Artikel tentang BPUPKI

Tokoh-Tokoh pendiri Negara Indonesia

              

IR.Sukarno dan Mohammad Hatta

Soekarno - Pendiri Republik Indonesia, Presiden Indonesia yang pertama, Pahlawan Nasional

Mohammad Hatta - Pendiri Republik Indonesia, Wakil Presiden Indonesia yang pertama, Pahlawan Nasional

Informasi sejarah tentang kegiatan BPUPKI

Awal awalnya Jepang membentuk Dokuritsi Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, badan ini dibentuk untuk mempersiapkan hal hal penting berkenaan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka. BPUPKI dipimpin oleh dr. Radjiman Wedioninggrat. BPUPKI pernah menjalankan sidang sebanyak dua kali, yaitu :
Sidang gelombang pertama ( 29 Mei – 1 Juni 1945) yang membahas masalah berkenaan dengan dasar negara Indonesia. Tokoh tokoh yang berjasa mengusulkan konsep dasar negara adalah Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, Drs. Muhammad Hatta dan Ir. Soekarno. Konsep dasar negara itu diberi nama PANCASILA oleh Ir. Soekarno
Sidang gelombang kedua ( 10 – 17 Juli 1945) membahas rancangan UUD. BPUPKI menyerahkan tugas ini kepada Panitia Perancang UUD. Panitia ini berhasil membuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD dan batang tubuh UUD.
Kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena dianggap telah menyelesaian tugas tugasnya. Sebagai penggantinya, dibentuklah PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan tugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke bangsa Indonesia.

Informasi sejarah tentang kegiatan PPKI

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sebelum panitia ini terbentuk, sebelumnya telah berdiriBPUPKI namun karena dianggap terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia(PPKI) (独立準備委員会 Dokuritsu Junbi Inkai^?, lit. Komite Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Badan ini merupakan badan yang dibentuk sebelum MPR dibentuk.^[1]. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut^[2] [3]:

1.              Ir. Soekarno (Ketua)

2.              Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)

3.              Prof. Mr. Dr. Soepomo (Anggota)

4.              KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota)

5.              R. P. Soeroso (Anggota)

6.              Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota)

7.              Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota)

8.              Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)

9.              Otto Iskandardinata (Anggota)

10.        Abdoel Kadir (Anggota)

11.        Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota)

12.        Pangeran Poerbojo (Anggota)

13.        Dr. Mohammad Amir (Anggota)

14.        Mr. Abdul Maghfar (Anggota)

15.        Mr. Teuku Mohammad Hasan (Anggota)

16.        Dr. GSSJ Ratulangi (Anggota)^[4]

17.        Andi Pangerang (Anggota)

18.        A.H. Hamidan (Anggota)

19.        I Goesti Ketoet Poedja (Anggota)

20.        Mr. Johannes Latuharhary (Anggota)

21.        Drs. Yap Tjwan Bing (Anggota)

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu^[5] :

1.              Achmad Soebardjo (Penasehat)

2.              Sajoeti Melik (Anggota)

3.              Ki Hadjar Dewantara (Anggota)

4.              R.A.A. Wiranatakoesoema (Anggota)

5.              Kasman Singodimedjo (Anggota)

6.              Iwa Koesoemasoemantri (Anggota)

Persidangan

Tanggal 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok^[6].

Sidang 18 Agustus 1945

Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang di bekas Gedung Road van Indie di Jalan Pejambon.^[7]

Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum disahkan, terdapat perubahan dalam UUD 1945, yaitu:

1.              Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan.

2.              Pada pembukaan alenia keempat anak kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa.

3.              Pada pembukaan alenia keempat anak kalimat Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi Kemanusiaan yang adil dan beradab.

4.              Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia Asli.

Memilih dan Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan Presiden dan Wakil Presidan dilakukan dengan aklamasi atas usul dari Otto Iskandardinata dan mengusulkan agar Ir. Soekarno menjadi presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Usul ini diterima oleh seluruh anggota PPKI.

Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional sebelum dibentuknya MPR dan DPR

Sidang 19 Agustus 1945

PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945.^[8]

Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara

Membentuk Pemerintahan Daerah

Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur.

No.	Provinsi	Nama Gubernur
1	Sumatera	Mr. Teuku Muhammad Hasan
2	Jawa Barat	Mas Sutardjo Kertohadikusumo
3	Jawa Tengah	Raden Pandji Soeroso
4	Jawa Timur	R. M. T. Ario Soerjo
5	Sunda Kecil	I Gusti Ketut Pudja
6	Maluku	Mr. Johannes Latuharhary
7	Sulawesi	Dr. G. S. S. Jacob Ratulangi
8	Borneo	Ir. H. Pangeran Muhammad Noor

Sidang 22 Agustus 1945

Membentuk Komite Nasional

Membentuk Partai Nasional Indonesia

Membentuk Badan Keamanan Rakyat

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan semacamnya.